Find Us on Facebook

Kemendikbud Gelar Festival Film Dokumenter Pelajar 2017


Kemendikbud Gelar Festival Film Dokumenter Pelajar 2017
Pusat Pengembangan Film Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan kegiatan pembekalan untuk 20 konsep karya terbaik Festival Film Dokumenter Pelajar 2017.
Mengusung tema Kemaritiman, acara dibuka oleh Sekjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Didik Suhardi, Ph.D dan Kepala Pusat Pengembangan Perfilman Kemendikbud, Dr. Maman Wijaya di Ballroom Hotel Alila Pecenongan, Jakarta Pusat, 7 September 2017 lalu.

Kegiatan pembekalan materi dokumenter ini dilaksanakan selama tujuh hari dari 7 September hingga 13 September 2017 yang diikuti oleh 20 tim (57 pelajar) seluruh Indonesia yang karyanya lolos seleksi awal.
Pada tahap seleksi awal, peserta Festival Film Dokumenter Pelajar mengirimkan proposal karyanya ke Pusbangfilm yang dikumpulkan dari pertengahan Juli hingga pertengahan Agustus 2017.
Lebih dari 100 proposal yang masuk, meski dalam jangka waktu pendaftaran hanya satu bulan, ini menandakan animo para siswa SMP/SMA sederajat di Indonesia terhadap kegiatan perfilman khususnya film dokumenter cukup tinggi.

"Materi yang diberikan kepada para nominasi ini adalah pendalaman tentang dokumenter, penyutradaraan dalam dokumenter, tata kamera dalam dokumenter, tata suara film, serta editing film," ujar Barly, penata kamera film Banda the Dark Forgotten Trail yang menjadi salah satu pembimbing pembekalan.

Produser film Toba Dreams, Rizaludin Kurniawan, juga hadir sebagai narasumber acara tersebut. Dia mengatakan sangat mendukung Pusbangfilm Diknas dalam memberikan pembekalan dan pendampingan pelajar-pelajar yang berminat dalam dunia film.

"Agar nanti produksi film pelajar semakin banyak sehingga bisa membuat festival film pelajar tersendiri terpisah dari Apresiasi Film Indonesia (AFI ) atau Festival Film Indonesia (FFI) yang sudah rutin," ujarnya.
Pada hari terakhir, pemateri dari Kemenko Maritim, Asisten Deputi Bidang Budaya, Seni dan Olahraga Maritim Kosmas Harefa, menambah wawasan peserta tentang Kemaritiman Indonesia. Sebab, kegiatan ini adalah bentuk kegiatan kerja sama antarkementerian, yaitu Kemendikbud, Kemenko Maritim, serta Kementerian Pariwisata.
\
Kegiatan Festival Film Dokumenter Pelajar 2017 ini merupakan sebuah terobosan yang dilaksanakan Pusbangfilm dalam menyelenggarakan sebuah festival film pelajar berskala nasional. Nantinya, penentuan tiga pemenang dan pemberian anugerah dilakukan pada perhelatan AFI 2017.

"Mudah-mudahan, tahun depan Pusbangfilm dapat memfasilitasi 200 pelajar untuk mengikuti kegiatan pembekalan seperti ini, sehingga semakin tersebar duta-duta kreator film Indonesia ke seluruh Indonesia," ujar Dini Indrawati Simbolon, SH, Kasubbid Apresiasi dan Penghargaan Pusbangfilm.

Sungguh Memperhatinkan 3,4 Juta Warga Indonesia Belum Bisa Baca Tulis

Sungguh Memperhatinkan 3,4 Juta Warga Indonesia Belum Bisa Baca Tulis

Jakarta Kementerian Pendidikan dan Budaya (Kemendikbud) menyatakankan angka bebas buta aksara di Tanah Air mencapai 97,93 persen sehingga sekitar 2,07 persen atau 3,4 juta warga masih belum mengenal huruf dan mampu membaca.

Jumlah buta aksara di Tanah Air terjadi pada usia 15-59 tahun yang tersebar di 11 provinsi. Sebanyak 28,75 persen warga di Papua masih belum mampu mengenal huruf dan membaca, hal itu mengakibatkan Papua menjadi provinsi paling tinggi angka buta hurufnya demikian siaran pers yang diterima Antara hari Senin.

Selain Papua, sejumlah provinsi di Indonesia juga masih buta huruf dan belum mampu membaca. Sebanyak 7,91 persen di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), 5,15 persen di Nusa Tenggara Timur (NTT), 4,58 persen di Sulawesi Barat, 4,50 persen di Kalimantan Barat, 4,49 persen di Sulawesi Selatan, 3,57 persen di Bali, 3,47 persen di Jawa Timur, 2,90 persen di Kalimantan Utara, 2,74 persen di Sulawesi Tenggara, dan 2,20 persen di Jawa Tengah.

Dari indeks buta huruf di dunia, berdasarkan riset dari Rektor Universitas Central Connecticut State di New Britain, John Miller, menyatakan pada tahun 2016 Indonesia masih menempati peringkat 60 dari 61 negara yang berhasil dihimpun datanya.

Riset ini  menunjukan pada hasil ujian mengenal huruf dan juga melihat karakteristik sikap terpelajar.
Contohnya, jumlah perpustakaan dan koran di sekolah serta ketersediaan komputer di sebuah negara. Sehingga pada riset ini tidak hanya melihat kemampuan penduduk negara dalam membaca dan menulis saja, namun juga perangkat pendukung dan sukap terpelajar warganya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR, Abdul Fikri Faqih mengaku perihatin melihat jumlah angka buta huruf di Tanah Air. Abdul Fikri mengatakan pemerintah terutama Kemendikbud, Kemenristekdikti, dan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) perlu mendukung guna menekan tingginya jumlah warga yang buta huruf.

"Program pemberantasan buta aksara ada di Ditjen PAUD dan Dikmas Kemendikbud, namun yang terus memantau tingkat buta huruf negeri ini adalah Perpurnas. Sayangnya koordinasi diantara kedua pihak belum terlihat," kata Abdul Fikri.

Disisi lain, anggaran untuk meningkatkan daya masyarakat untuk mampu mengenal huruf dan mampu membaca di Indonesia  masih tergolong rendah dibandingkan di negara-negara ASEAN.
Misalnya, Singapura mengalokasikan anggaran untuk institusi seperti Perpusnas hingga Rp1,7 triliun per tahun, Malaysia sampai Rp66,8 triliun, namun Indonesia hanya Rp500 milar.

"Padahal jumlah penduduk mereka sangat jauh lebih sedikit dibandingkan kita," sambungnya
Faktor lain yang menjadi pemicu tingginya angka buta huruf di Indonesia adalah rendahnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah. Seharusnya, pemerintah daerah saling melengkapi tidak harus terus bergantung dengan pemerintah pusat.

"Faktanya pemerintah daerah masih tergantung pemerintah pusat terutama dari sisi anggaran, karena memang pendapatan asli daerah (PAD) maksimal hanya 10 persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBN)."

"Sembilan puluh persen anggaran daerah selama ini berasal dari pemerintah pusat berupa dana alokasi khusus (DAK) dan dana alokasi umum (DAU), dan dana bagi hasil," kata Abdul. Fikri
Pada 8 September diperingati sebagai Hari Aksara Internasional, Abdul Fikri berharap di peringatan Hari Aksara Internasional ini menjadi kesempatan bagi pemerintah dan seluruh masyarakat untuk dapat merenungkan kembali tentang keaksaraan, termasuk tingginya angka buta huruf di Indonesia. (Rania-Arnaz/AntaraNews)


Tahap membuat NUPTK Bagi guru yang belum Memilikinya

Selamat pagi saudara-saudariku yang tercinta, hari ini aku pengen share Tahap pengurusan NUPTK bagi guru yang belum memiliki NUPTK. aku sendiri juga sebenernya baru mau mengurusnya sekarang namun apasalah nya untuk berbagi jika sudah tahu langkahnya.

Tahap membuat NUPTK Bagi guru yang belum Memilikinya


Jika kita adalah seorang guru yang belum memiliki NUPTK , langkah awalnya adalah Menyiapkan Hardfile sebagai berikut :
1. E-KTP asli bukan surat keterangan KTP yang belum jadi
2. KK asli
3. Ijazah SD
4. Ijazah SMP
5. Ijazah SMA
6. Ijazah S1

Semua hardfile tersebut di SCAN dan kemudian di serahkan kepada Operator sekolah untuk mengupload kan data tersebut ke DINAS PROVINSI. setelah soft file di upload, maka langkah selanjutnya adalah mengkonfirmasi data anda di Kantor DINAS PROVINSI, dan jika ada data yang belum anda lengkapi maka akan ada peringatan ketika anda mengkonfirmasi menggunakan komputer dinas .

 Demikian proses yang harus anda lalui untuk mendapatkan NUPTK, selanjutnya silakan anda baca juga manfaat NUPTK dan FUNGSINYA di sini. Silakan anda yang ingin berbagi info seputar guru, boleh langsung share ke kami. dan kami akan memposting dengan author nama anda. Cara nya mudah hanya dengan mengklik kirim artikel pada blog ini.

Semoga bermanfaat, jangan lupa , Like , comment and share postingan ini barangkali ada orang lain membutuhkannya. 

Program Guru Keahlian Ganda Tahap II Siap Dibuka


Jakarta, Kemendikbud --- Program Keahlian Ganda tahap II untuk guru SMK siap dibuka pada Juli 2017. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Sumarna Surapranata mengatakan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan membuka rekrutmen Program Keahlian Ganda bagi 15.000 guru normatif yang akan dilatih menjadi guru produktif untuk bidang keahlian prioritas nasional dalam pendidikan vokasi. Rekrutmen ini bisa diikuti guru SMK negeri maupun swasta.

“Ada empat bidang keahlian yang menjadi prioritas sesuai arahan presiden, yaitu bidang maritim atau kelautan, bidang pertanian atau ketahanan pangan, bidang industri kreatif, dan bidang pariwisata,” ujar Dirjen GTK Sumarna Surapranata, di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Kamis (27/4/2017).

Pada Program Keahlian Ganda tahap pertama, yaitu tahun 2016, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah menyeleksi 12.741 guru SMK normatif (guru pengampu mata pelajaran wajib, seperti pendidikan kewarganegaraan atau bahasa Indonesia). Saat ini mereka sedang menjalani pelatihan sebagai guru SMK produktif, yaitu guru pengampu mata pelajaran bidang keahlian. Program Keahlian Ganda merupakan langkah strategis Kemendikbud untuk mengatasi masalah kekurangan guru produktif di SMK.

Dirjen GTK Sumarna Surapranata menuturkan, Kemendikbud sudah melakukan pemetaan mengenai kekurangan jumlah guru produktif, termasuk bidang keahlian yang dibutuhkan. Berdasarkan data per tahun 2016, Indonesia memiliki kekurangan guru SMK produktif sebanyak 91.861 guru. Program Keahlian Ganda tahap pertama lalu berhasil menyeleksi 12.741 guru, dan akan bertambah 15.000 di tahap kedua pada tahun ini. Untuk Program Keahlian Ganda tahap II, ada 53 bidang keahlian yang bisa dipilih calon peserta Program Keahlian Ganda.

“Jadi 53 bidang keahlian tersebut adalah bidang keahlian yang termasuk di dalam empat bidang prioritas tadi,” kata pria yang akrab disapa dengan panggilan Pranata itu.

Pranata mengatakan, melalui Program Keahlian Ganda, guru normatif bisa mendapatkan sertifikat keahlian sebagai guru produktif. Mereka akan mengikuti pelatihan yang dibagi menjadi lima tahap, sebelum mendapatkan sertifikat keahlian. Sertifikat tersebut dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Ada lima tahap yang akan dijalani peserta Program Keahlian Ganda, yaitu ON-1, IN-1, ON-2, IN-2, dan magang kerja industri. Di tahap ON-1, selama 12 minggu peserta akan diberikan materi pengenalan dasar kompetensi kejuruan, dan belajar mandiri dengan modul. Pada tahap IN-1, selama delapan minggu peserta akan diberi materi penyusunan perangkat pembelajaran dan penguatan materi melalui modul. Lalu pada tahap ON-2, selama 12 minggu peserta akan magang mengajar sebagai guru produktif di kelas (SMK), dan di bengkel atau laboratorium, sekaligus belajar mandiri melalui modul. Kemudian selama dua minggu di tahap IN-2, peserta akan menerima penguatan materi, penajaman kompetensi keahlian dan uji kompetensi oleh LSP. Terakhir, peserta akan menjalani magang kerja di industri selama dua bulan.

Pranata pun menegaskan, dengan mengikuti Program Keahlian Ganda, guru yang telah tersertifikasi sebagai guru normatif tidak akan kehilangan tunjangan profesinya. “Orang yang mengikuti Program Keahlian Ganda, tunjangannya tidak akan dicabut, tetap dapat. Banyak yang masih salah paham soal ini,” ujarnya. Selain itu, ia menambahkan, ada beberapa manfaat yang bisa diambil guru yang mengikuti Program Keahlian Ganda, antara lain bisa membantu guru tersebut memenuhi jam mengajar karena telah memiliki keahlian. Bagi guru sekolah swasta bahkan bisa menjadi peluang untuk membuka program keahlian baru di SMK tempat asalnya mengajar.

327 SMK Sudah Jadi Lembaga Sertifikasi Profesi

327 SMK Sudah Jadi Lembaga Sertifikasi Profesi

Jakarta, Kemendikbud --- Sebanyak 327 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sudah menjadi Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP P1). Ke-327 SMK itu sudah menerima Sertifikat Lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), sehingga bisa menguji dan mengeluarkan Sertifikat Kompetensi untuk peserta didiknya. Selanjutnya, Sertifikat Kompetensi yang dimiliki lulusan SMK itu bisa diakui dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dalam proses rekrutmen tenaga kerja terampil.

Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) adalah lembaga pelaksana kegiatan kompetensi kerja yang mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Ketua BNSP, Sumarna F. Abdurahman mengatakan, konsep LSP sudah ada seiring dengan keberadaan BNSP sebagai perpanjangan tangan dari BNSP dalam melaksanakan sertifikasi profesi atau sertifikasi kompetensi.

“Jadi kita itu pada dasarnya sebagai pemegang mandat untuk pelaksanaan sertifikasi. BNSP dapat memberikan lisensi kepada lembaga sertifikasi yang memenuhi persyaratan untuk bisa menjalankan tugas kita. Oleh karena itu namanya lisensi, bukan akreditasi, karena mandatnya tetap berada di BNSP,” ujar Sumarna F. Abdurahman seusai penyerahan Sertifikat Lisensi kepada tujuh lembaga diklat Kemendikbud yang sudah menjadi Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak 2 (LSP P2). Sumarna menambahkan, lembaga yang sudah mendapat lisensi sebagai LSP tetap dimonitor oleh BNSP untuk memastikan lembaga itu bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada.

SMK yang sudah mendapat Sertifikat Lisensi dari BNSP menjadi LSP P1, sedangkan tujuh lembaga diklat Kemendikbud yang sudah mendapat Sertifikat Lisensi dari BNSP menjadi LSP P2. LSP P1 adalah LSP yang didirikan oleh lembaga pendidikan dengan tujuan utama melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja terhadap peserta didiknya. 

Sumarna mengatakan, sebagai LSP P1, SMK hanya menguji peserta didiknya, sedangkan LSP P2 seperti lembaga diklat Kemendikbud, menguji peserta pelatihannya, yaitu guru-guru, maupun pihak lain di luar guru. “Misalnya guru-guru yang sudah jadi guru produktif tapi harus dipastikan kompetensinya, dapat diuji tanpa mengikuti pendidikan dulu di Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK). Jadi ada jalur untuk mengikuti pendidikan, lalu diuji, dan ada jalur yang sudah berpraktik, tapi belum diuji,” tuturnya.

SMK yang sudah menjadi LSP P1 ditetapkan BNSP dengan beberapa kriteria. Pertama, SMK tersebut harus sudah terakreditasi. Kedua, sudah menerapkan kurikulum yang berbasis pada standar kompetensi. Ketiga, harus memiliki tenaga asesor, yaitu seseorang yang memiliki kualifikasi untuk melaksanakan asesmen dalam rangka asesmen manajemen mutu dalam sistem lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi.

Saat ini Kemendikbud sedang merancang pembentukan LSP di 1.650 SMK yang akan menjadi SMK rujukan. Sumarna menuturkan, SMK rujukan itulah nanti yang akan bekerja sama dengan SMK-SMK di sekitarnya yang menjadi aliansi, untuk mengikuti ujian kompetensi keahlian yang dilakukan SMK rujukan. “Jadi pada dasarnya tidak harus 13-ribuan SMK itu harus memiliki LSP, tapi cukup dilakukan melalui SMK rujukan sebagai LSP P1, plus di tingkat provinsi sudah ada juga LSP P2 yang dibentuk juga oleh dinas pendidikan provinsi,” tuturnya. LSP P2 itu, lanjutnya, juga bisa menguji siswa SMK yang sekolahnya belum punya LSP.


Pembentukan LSP di SMK maupun di lembaga diklat Kemendikbud merupakan upaya penguatan pendidikan vokasi yang diamanatkan Presiden Joko Widodo. Pembentukan LSP tersebut juga menjadi salah satu wujud implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM Indonesia. (Desliana Maulipaksi)