Find Us on Facebook

327 SMK Sudah Jadi Lembaga Sertifikasi Profesi

327 SMK Sudah Jadi Lembaga Sertifikasi Profesi

Jakarta, Kemendikbud --- Sebanyak 327 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sudah menjadi Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP P1). Ke-327 SMK itu sudah menerima Sertifikat Lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), sehingga bisa menguji dan mengeluarkan Sertifikat Kompetensi untuk peserta didiknya. Selanjutnya, Sertifikat Kompetensi yang dimiliki lulusan SMK itu bisa diakui dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dalam proses rekrutmen tenaga kerja terampil.

Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) adalah lembaga pelaksana kegiatan kompetensi kerja yang mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Ketua BNSP, Sumarna F. Abdurahman mengatakan, konsep LSP sudah ada seiring dengan keberadaan BNSP sebagai perpanjangan tangan dari BNSP dalam melaksanakan sertifikasi profesi atau sertifikasi kompetensi.

“Jadi kita itu pada dasarnya sebagai pemegang mandat untuk pelaksanaan sertifikasi. BNSP dapat memberikan lisensi kepada lembaga sertifikasi yang memenuhi persyaratan untuk bisa menjalankan tugas kita. Oleh karena itu namanya lisensi, bukan akreditasi, karena mandatnya tetap berada di BNSP,” ujar Sumarna F. Abdurahman seusai penyerahan Sertifikat Lisensi kepada tujuh lembaga diklat Kemendikbud yang sudah menjadi Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak 2 (LSP P2). Sumarna menambahkan, lembaga yang sudah mendapat lisensi sebagai LSP tetap dimonitor oleh BNSP untuk memastikan lembaga itu bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada.

SMK yang sudah mendapat Sertifikat Lisensi dari BNSP menjadi LSP P1, sedangkan tujuh lembaga diklat Kemendikbud yang sudah mendapat Sertifikat Lisensi dari BNSP menjadi LSP P2. LSP P1 adalah LSP yang didirikan oleh lembaga pendidikan dengan tujuan utama melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja terhadap peserta didiknya. 

Sumarna mengatakan, sebagai LSP P1, SMK hanya menguji peserta didiknya, sedangkan LSP P2 seperti lembaga diklat Kemendikbud, menguji peserta pelatihannya, yaitu guru-guru, maupun pihak lain di luar guru. “Misalnya guru-guru yang sudah jadi guru produktif tapi harus dipastikan kompetensinya, dapat diuji tanpa mengikuti pendidikan dulu di Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK). Jadi ada jalur untuk mengikuti pendidikan, lalu diuji, dan ada jalur yang sudah berpraktik, tapi belum diuji,” tuturnya.

SMK yang sudah menjadi LSP P1 ditetapkan BNSP dengan beberapa kriteria. Pertama, SMK tersebut harus sudah terakreditasi. Kedua, sudah menerapkan kurikulum yang berbasis pada standar kompetensi. Ketiga, harus memiliki tenaga asesor, yaitu seseorang yang memiliki kualifikasi untuk melaksanakan asesmen dalam rangka asesmen manajemen mutu dalam sistem lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi.

Saat ini Kemendikbud sedang merancang pembentukan LSP di 1.650 SMK yang akan menjadi SMK rujukan. Sumarna menuturkan, SMK rujukan itulah nanti yang akan bekerja sama dengan SMK-SMK di sekitarnya yang menjadi aliansi, untuk mengikuti ujian kompetensi keahlian yang dilakukan SMK rujukan. “Jadi pada dasarnya tidak harus 13-ribuan SMK itu harus memiliki LSP, tapi cukup dilakukan melalui SMK rujukan sebagai LSP P1, plus di tingkat provinsi sudah ada juga LSP P2 yang dibentuk juga oleh dinas pendidikan provinsi,” tuturnya. LSP P2 itu, lanjutnya, juga bisa menguji siswa SMK yang sekolahnya belum punya LSP.


Pembentukan LSP di SMK maupun di lembaga diklat Kemendikbud merupakan upaya penguatan pendidikan vokasi yang diamanatkan Presiden Joko Widodo. Pembentukan LSP tersebut juga menjadi salah satu wujud implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM Indonesia. (Desliana Maulipaksi)

JOKOWI Buat Anak Yatim Berkursi Roda Menerima KIP ini Tetap Semangat Bersekolah


JOKOWI Buat Anak Yatim Berkursi Roda Menerima KIP ini Tetap Semangat Bersekolah
Jakarta, Kemendikbud --- Tuhan menciptakan manusia dengan berbagai macam kondisi. Apapun kondisinya, manusia tetap harus bisa mensyukuri nikmat yang telah diberikan Tuhan. Setidaknya itulah yang ditunjukkan Ervista, siswa Sekolah Luar Biasa (SLB) Nusantara, yang menjadi penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk kategori anak yatim yang tinggal di panti asuhan.

Anak lelaki berusia 16 tahun itu kini duduk di kelas 9 SLB Nusantara, Depok, Jawa Barat. Kegiatannya sehari-hari dilakukan di atas kursi roda karena keterbatasan fisik yang dimilikinya. Kedua kakinya lemah, tidak bisa digerakkan selayaknya anak sehat. Persendian dan tulang di bagian kaki, serta otot bagian bawahnya juga lemah, sehingga Ervista harus menggunakan kursi roda untuk berpindah tempat. Selain itu, tangan kanannya juga tidak bisa digerakkan. Hanya tangan kiri Ervista yang bisa berfungsi dengan baik.

Namun, kondisi itu tidak membuat Ervista patah arang. Ia tetap bersemangat melanjutkan sekolahnya. Bahkan, sekolah menjadi tempat favoritnya dalam menyalurkan hobi dan kesenangan. “Suka belajar nyanyi,” jawabnya ketika ditanya apa hal yang paling disukainya di sekolah. Ia pun bersemangat saat mengatakan bahwa grup band Ungu menjadi grup musik favoritnya.

Sekolah menjadi tempat yang menyenangkan bagi Ervista. Anak yatim penerima KIP itu mengaku sangat senang berada di sekolah, karena memiliki banyak teman dan guru yang baik. Mata pelajaran yang paling digemarinya adalah Bahasa Indonesia. “Nggak susah,” tuturnya.

Guru pendamping Ervista, Kusnaeni, mengatakan, Ervista tetap mengikuti semua kegiatan di sekolah bersama teman-temannya, termasuk kegiatan olahraga. “Kami tidak membeda-bedakan, tapi materinya diturunkan sesuai kemampuan dia,” ujarnya.

SLB Nusantara merupakan Sekolah Luar Biasa yang berasrama. SLB ini menerima peserta didik yang memiliki keterbatasan fisik, termasuk anak yatim piatu seperti Ervista. Meski tidak tinggal di panti asuhan, Ervista tetap memenuhi kriteria sebagai siswa penerima KIP dari kategori anak yatim yang tinggal di panti asuhan karena ia tinggal di asrama khusus anak yatim piatu di SLB Nusantara.

“Kita bina anak-anak supaya bisa mandiri di masyarakat,” kata Kusnaeni, saat acara pemberian KIP oleh Presiden Joko Widodo ke anak-anak yatim di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta, (26/1/2017).

Ayah Ervista sudah lama tiada. Ibunya merupakan ibu rumah tangga yang tinggal di rumah, sementara Ervista tinggal di asrama SLB Nusantara untuk mendapatkan pendidikan dan bimbingan yang tepat. “Anak-anak pulangnya bisa seminggu sekali, sebulan sekali, atau saat liburan sekolah dan lebaran,” ujar Kusnaeni. Ia mengatakan, bagi anak-anak yang tidak pulang ke rumah saat hari libur, sekolah tetap menyelenggarakan kegiatan untuk anak-anak di SLB Nusantara, agar anak-anak berkebutuhan khusus itu bisa memiliki kemampuan komunikasi dan sosialisasi yang baik.

Pada awal tahun 2017, Presiden Joko Widodo meminta peningkatan distribusi KIP khusus untuk anak yatim, terutama yang tinggal di panti asuhan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) lalu melakukan pendataan, dan tercatat ada sekitar 760-ribu anak yatim yang tinggal di panti asuhan dan berhak menerima KIP. Akhirnya, pada acara pembukaan RNPK 2017, Presiden memberikan KIP secara simbolis kepada siswa Panti Asuhan di wilayah Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi (Jabodetabek). Mereka yang telah menerima KIP dari kategori itu berjumlah 2.844 siswa dari 309 sekolah, yang terdiri atas 909 siswa SD, 992 siswa SMP, 223 siswa Sekolah Menengah Atas, 628 siswa Sekolah Menengah Kejuruan, dua siswa Sekolah Luar Biasa, dan 90 siswa Kejar Paket. (Desliana Maulipaksi)

Sumber : Kemendikbud

BERITA BARU Kemendikbud Serahkan Program dan Anggaran LPMP Kaltara Tahun 2017

BERITA BARU Kemendikbud Serahkan Program dan Anggaran LPMP Kaltara Tahun 2017

Jakarta (Dikdasmen): Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Usul Pelembagaan LPMP Kalimantan Utara di Hotel Ibis Slipi Jakarta pada Kamis-Jumat, 15 – 16 Desember 2016. Rapat dihadiri Dirjen Dikdasmen Hamid Muhammad dan Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie. Hadir pula jajaran pemerintah di lingkungan Provinsi Kalimantan Utara di antaranya Sekretaris Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bupati Bulungan, Dewan Pendidikan, dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Dari unsur Kemendikbud hadir Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Biro Umum, dan sejumlah pejabat di lingkungan Ditjen Dikdasmen. Hadir pula pejabat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi, dan Birokrasi.

Dalam sambutannya, Hamid menyampaikan bahwa Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) merupakan lembaga strategis dan tangan kanan Kemendikbud dalam pelaksanaan program pendidikan di daerah. Oleh karena itu, disamping melaksanakan tugas dan fungsi pemetaan serta fasilitasi penjaminan mutu pendidikan, LPMP akan mendapatkan tugas tambahan terkait dengan guru dan ujian nasional/ujian sekolah, serta dan tugas-tugas tambahan lain yang akan berkembang kemudian.

Kalimantan Utara, tambah Hamid, adalah provinsi baru. Letaknya berada di kawasan perbatasan yang merupakan program prioritas Nawacita Presiden Joko Widodo. “Maka mewujudkan LPMP di Kalimantan Utara menjadi perhatian kita bersama,” ucapnya.

Rencananya, gedung LPMP Kaltara akan dibangun mulai tahun 2018. Letaknya di ibukota provinsi yaitu Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Luas tanah tahap pertama yang telah disediakan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Bulungan seluas 4 hektare.

Ditjen Dikdasmen mengalokasikan anggaran sebesar Rp22,8 miliar untuk mendukung program dan kegiatan LPMP Kaltara. Anggaran tersebut ditujukan untuk program peningkatan mutu pendidikan dan perencanaan master plan pembangunan LPMP. Program dan anggaran untuk Kaltara sementara dititipkan pada DIPA LPMP Kalimantan Timur untuk peningkatan mutu pendidikan dan DIPA Setditjen Dikdasmen untuk perencanaan master plan pembangunan LPMP Kaltara.

Irianto Lambrie, dalam sambutannya, menjelaskan profil dan kebijakan pengelolaan pendidikan usia dini, dasar, dan menengah di Kalimantan Utara. Ia menyampaikan antusiasme terkait rencana pendirian LPMP Kaltara, mengucapkan penghargaaan setinggi-tingginya kepada Kemendikbud, dan menyatakan kesediaan menyiapkan ruangan gubernur sebagai kantor sementara LPMP Kaltara. Keputusan ini sebagai komitmen Pemda untuk mendukung percepatan dan perwujudan LPMP Kaltara mengingat potensi dan sumber daya Kaltara harus segera diwujudkan ke dalam aksi nyata sesuai dengan komitmen Nawacita.

Mewakili Sekretaris Jenderal Kemdikbud, Kepala Biro Hukum dan Organisasi Dian Wahyuni  menyambut positif perhatian sangat tinggi Gubernur terhadap rencana dan proses pendirian LPMP Kaltara. Ia berharap pembangunan LPMP Kaltara tahun 2018 dapat segera terwujud dan perbaikan mutu pendidikan di Kalimantan Utara tercapai sesuai dengan yang diharapkan.* (Sumiyati)

Repost From kemendikbud

Kemendikbud Dukung Program Prioritas Pemerintah


Surabaya, Kemendikbud --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy membuka secara resmi rapat kerja (raker) di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Setjen Kemendikbud). Raker tersebut dilaksanakan selama tiga hari, pada tanggal 12 s.d 14 Januari 2017, membahas program yang ada di lingkungan Setjen Kemendikbud, khususnya dalam mendukung program prioritas pemerintah.

"Saya berharap khususnya di lingkungan Setjen, jangan sampai ada pelanggaran yang melampaui batas, berkomitmen dengan niat lurus mengabdi kepada negara melalui Kemendikbud, dan memegang amanah, tugas, peran dan fungsi yang telah ditetapkan sesuai dengan tupoksinya,” ujar Mendikbud saat memberikan pengarahan sekaligus membuka Raker Setjen Kemendikbud, di Surabaya, Kamis malam, (12/1/2017).

Ia juga berpesan kepada jajarannya, agar di dalam pekerjaan harus saling berkoordinasi di antara unit kerja Kemendikbud. "Jangan terkotak-kotak di dalam pekerjaan, jadi pembagian tugas itu sifatnya hanya semu, bukan yang sesungguhnya. Kalau di lapangan, pembagian tugas seperti itu harus dihindari, baik itu terkotak-kotak di lingkungan Setjen maupun di unit utama Kemendikbud,” tegas Mendikbud.

Dalam kesempatan itu ia juga memberikan apresiasi kepada jajarannya di Kemendikbud. Sejak dilantik menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada bulan Juli 2016, Mendikbud mengatakan sudah ada beberapa hal yang dilakukan bersama-sama seluruh personil yang ada di Kemendikbud, khususnya yang ada di lingkungan Sekretariat Jenderal.

“Saya ucapkan terima kasih atas support-nya, atas kerja samanya, atas niatnya yang tulus membantu saya untuk mencapai target dan tujuan yang telah kita tetapkan bersama di Kemendikbud,” ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kemendikbud Didik Suhardi mengatakan, dalam waktu dua tahun terakhir ini Kemendikbud sudah mencapai beberapa hal, antara lain memperoleh opini wajar tanpa pengecualaian (WTP) dari BPK RI untuk laporan keuangan 2014 dan 2015, kemudian dalam hal pelayanan publik tahun 2016 memperoleh penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia (ORI) untuk pelayanan publik dengan predikat kepatuhan tinggi (zona hijau). Berdasarkan penilaian Reformasi Birokrasi Internal (RBI) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) tahun 2016 juga mengalami peningkatan, yaitu sebesar 75 persen, dengan nilai sebelumnya 70 persen.

“Kami (Sekretariat Jenderal) juga akan melakukan evaluasi, sehingga kita bisa mengetahui kegiatan mana yang sudah berhasil di tahun 2016 dan kegiatan mana yang perlu diperbaiki dan perlu ditingkatkan kinerjanya. Sehingga pada tahun 2017 ini bisa mendukung program-program prioritas khususnya program prioritas yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden, yaitu untuk meningkatkan kinerja Program Indonesia Pintar, Pendidikan Karakter dan juga Revitalisasi Pendidikan Kejuruan,” kata Didik saat menyampaikan laporannya.

Rapat kerja yang dihadiri oleh para pejabat eselon 2, 3 dan 4 di lingkungan Setjen ini diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya di Sekretariat Jenderal dan juga mendukung kinerja Kemendikbud, yang tujuannya bukan hanya untuk melakukan penyusunan program kerja di unit kerja masing-masing, tetapi juga sekaligus melakukan sinkronisasi, sinergi antara unit kerja yang satu dengan yang lain. (Anandes Langguana)
Sumber : BKLM

PERAN PENTING KESENIAN DALAM PENDIDIKAN KARAKTER

PERAN PENTING KESENIAN DALAM PENDIDIKAN KARAKTER

Jakarta, Kemendikbud --- Kesenian memiliki peran penting dalam koridor pendidikan karakter. Melalui persentuhan langsung dengan beragam ekspresi kesenian, peserta didik dapat mengasah cita rasa, karsa, dan literasi pada saat yang bersamaan.

"Kekayaan wawasan kesenian dapat menjadi sumber yang berharga bagi penumbuhan karakter anak-anak," kata Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pembangunan Karakter Arie Budhiman, dalam acara Presentasi Pendidikan Karakter Berbasis Musik untuk Sekolah Dasar, di Auditorium Museum Nasional Jakarta, Senin (16/1/2017).

Mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tersebut menambahkan bahwa pendidikan kesenian dapat menghadirkan perasaan yang indah, sehingga peserta didik dapat belajar dengan rasa senang hati.

Selain itu pendidikan berbasis kesenian mampu menghadirkan pendalaman pemaknaan kehidupan yang bermanfaat bagi pembentukan karakter. Saat ini, menurut Arie, pemerintah sedang menjalankan program penguatan penguatan pendidikan karakter untuk menumbuhkan dan mengawal generasi penerus yang unggul. "Keunggulan dari sisi olah hati atau etika, olah rasa atau estetika, olah fikir atau literasi, dan olah raga atau kinestetika. Generasi inilah yang harus kita persiapkan," ujar Arie Budhiman.

Acara Presentasi Pendidikan Karakter Berbasis Musik untuk Sekolah Dasar tersebut menghadirkan narasumber komponis dan pianis Ananda Sukarlan. Ananda mengatakan bahwa pendidikan kesenian lebih mengutamakan keberagaman.

"Keberagaman itu nantinya akan membuat anak-anak lebih toleransi kepada teman-temannya dari suku yang berbeda, agama yang berbeda, atau pandangan politik yang berbeda," kata Ananda.

Tujuan pendidikan kesenian bukanlah menjadikan peserta didik menjadi seniman, namun lebih kepada mengaktifkan berbagai sisi otak anak. Setelah berlatih musik, seorang anak bisa mulai mengenali kemampuan mereka, apakah lebih peka di sisi penglihatan atau pendengaran. "Dari pengenalan kemampuan itu, dapat dimanfaatkan untuk belajar yang lain," ujar pria lulusan Amerika Serikat dan Belanda tersebut. (Nur Widiyanto)

Baca juga Kumpulan Info Guru Disini 

Repost From  : Kemendikbud